BANDAR LAMPUNG (Gerindra Lampung) : Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung atas pembayaran intensif tenaga kerja (nakes) nomor enam se-Indonesia. Posisi itu menempatkan Lampung merealisasikan 42,27% insentif nakes.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, H. Rahmat Mirzani Djausal, terkait evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang disampaikan Menteri Dalam Negari Tito Karnavian, dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu (17/7/2021). Dalam konferensi pers itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan dari anggara Rp1,75 triliun, total realisasi insentif nakes pemda provinsi se-Indonesia menapai Rp591,2 miliar atau 33,88%.
Dari evaluasi itu, Menteri Tito juga menyampaikan menyampaikan teguran tertulis untuk 19 provinsi karena realiasi anggaran penanganan Covid-19 insentif masih rendah. Padahal, dananya ada.
“Kami berharap tingginya realiasasi realisasi insentif nakes ini membuat penanganan pandemi Covid-19 di Lampung makin membaik dan segera masuk zona hijau. Tentu ini membutuhkan kerja sama semua pihak terutama masyarakat dalam menjalankan prokes 5M,” kata Mirza, sapaan akrabnya, kepada Lampungpro.co, Senin (21/7/2021).
Dia mengakui tantangan Lampung dalam menghadapi pandemi Covid-19. “Lampung berada di posisi perlintasan Jawa-Sumatera, sehingga mobilitas antar provinsi melewati Lampung sangat besar. Belum lagi mobilitas antar penduduk,” kata Mirza.
Dia berharap dengan pembayaran intentif nakes sebagai dukungan agar para nakes tetap semangat. “Kami di DPRD Lampung konsisten mengawasi penggunaan anggaran agar dibayarkan dan tak ditahan-tahan,” kata Mirza yang juga Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung itu.
Sampaikan Aspirasi Anda