Gerindra Lampung Official – Bandar Lampung, Gayung Bersambut komentar dan desakan dari sejumlah anggota Komisi, Ketua Komisi V, bahkan pimpinan DPRD Lampung selaku koordinator komisi yang membidangi olahraga, tentang mandeknya realisasi bonus atlet peraih medali di PON XX Papua tahun lalu.
“Saya rasa, kalo sudah bisa dicairkan. Cairkan saja, kalo tinggal nunggu tanda tangan ketua KONI nya, ya, cairkan saja. Karena, ini hak atlet. Tapi, saya tegaskan Ramadhan ini terealisasi. Kasian, mana mau lebaran. Kita akan terus kawal ini,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung, Rahmat Mirdzani Djausal. Kamis (07/04/2022).
Tentu, apa yang terjadi soal mandeknya bonus atlet ini sangat kecewa. Apalagi itu kegiatan sudah selesai, kenapa dan ada apa. Bahkan, hanya Provinsi Lampung yang belum merealisasikan bonus untuk pejuang olahraga Lampung. “Ya, Kami kecewa, kalau bonus ini tidak cepat direalisasikan ke atlet. Bahkan hanya lampung yang belum, daerah lain sudah,” tegasnya.
Untuk besaran bonus, Ketua DPD Gerindra Lampung itu mengaku. Pihaknya memastikan tidak ada perubahan dari apa yang sudah dijanjikan oleh Gubernur Lampung.
“Saya lupa pastinya berapa, tapi saya pastikan bonus yang dianggarkan sudah sesuai dengan dijanjikan Pak Gubernur,” tegas Mirza.
Namun, perlu diketahui bahwa nilai bonus peraih medali perorangan dengan tim berbeda. Hal tersebut disesuaikan dengan jumlah tim itu sendiri. “Bonus tim dan perorangn berbeda, itu aja. Beda – beda dikit saja,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD lampung Ali Imron mengatakan bonus atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, tahun 2021, idealnya sudah teralisasi ke masing – masing atlet. Mengingat, pesat olahraga sudah selesai.
“Saya baru tahu bonus atlet PON Papua belum teralisasi, idealnya bonus itu sudah di bagikan,” kata Anggota Komisi V DPRD Lampung, Alim Imron.
Kemudian, Wakil Ketua I DPRD Lampung, Elly Wahyuni mengaku heran soal mandeknya realisasi bonus atlet tersebut. Padahal, 2 bulan yang lalu sudah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakuda), agar sesegera mungkin direalisasikan. Namun, hasil keterangan BAKUDA, pada waktu itu, belum ada usulan dari Dispora Lampung.
“Ini Disporanya yang lambat, enggap sigap. Padahal, di Januari – Februari saya sudah tegor Badan Keuangan Daerah (Bakuda), untuk secepat mungkin di realisasikan,” kata Wakil Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni.
Sampaikan Aspirasi Anda