Gerindra Lampung Official – Brebes, Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Muzani meminta agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut menaikkan harga BBM memiliki dampak yang sangat kompleks. Antara lain akan terjadi inflasi besar-besaran dan harga harga bahan pokok akan naik. Kemudian daya beli masyarakat otomatis akan turun.

“Kalau itu terjadi maka akan terjadi inflasi besar, akan terjadi kenaikan barang-barang akan terjadi, daya beli yang rendah dan itu akan menyulitkan kita dalam memulihkan ekonomi. Kalau bisa ditunda, tundalah,” kata Ahmad Muzani usai meresmikan kantor Partai Gerindra Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (28/8/2022).

Saat ini, lanjut Muzani, Indonesia baru saja terkena pandemi Corona atau COVID-19. Yang sedang dikejar saat ini adalah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk berpikir ulang soal rencana menaikkan BBM. Dengan menunda rencana kenaikan harga BBM, lanjut pria kelahiran Tegal ini, akan bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi.

“Saya dari Gerindra berharap, kalau masih mampu, negara masih memungkinkan, keuangan masih kuat jangan dinaikkan dulu. Supaya pemulihan ekonomi pasca-COVID ini cepat lagi. Pulih lebih cepat bangkitnya lebih kuat,” pungkas Muzani.

Untuk diketahui, dilansir detikFinance, Pemerintah berkali-kali memberikan sinyal kenaikan harga BBM termasuk harga Pertalite. Beban subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun menjadi salah satu alasan keputusan itu sedang dipertimbangkan.

Pemerintah beberapa kali mengeluarkan pernyataan terkait harga keekonomian Pertalite. Harga keekonomian adalah harga seharusnya dari penjualan Pertalite tanpa dibantu subsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif pernah mengungkapkan bahwa harga keekonomian Pertalite adalah Rp 17.200/liter. Menurutnya harga keekonomian ini dihitung berdasarkan data Kementerian ESDM.

Pernyataan Arifin berbeda dengan beberapa petinggi Negara. Sebelumnya Presiden Jokowi pernah mengatakan harga Pertalite seharusnya mencapai Rp 17.100 per liter. Namun, pemerintah memutuskan untuk tetap menahan harga Pertalite di Rp 7.650/liter.

Berbeda lagi dengan Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa harga Pertalite harusnya Rp 13.150/liter berdasarkan harga keekonomiannya. Tetapi Pertalite masih dijual jauh di bawah harga tersebut.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap berapa besaran harga Solar dan Pertalite yang bersubsidi jika mengikuti harga keekonomian. Penghitungan awal pemerintah dengan asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 100.

Sri Mulyani bilang saat ini Pertalite dijual di SPBU dengan harga Rp 7.650/liter, jika mengikuti harga keekonomian seharusnya harganya Rp 14.450/liter.

Seluruh harga keekonomian yang disebutkan para menteri dan Jokowi itu adalah harga tanpa subsidi yang mengacu pada kurs dan harga minyak mentah saat ini. Tentu akan berbeda jika ditambah subsidi dari pemerintah.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengusulkan kenaikan harga BBM Pertalite sebesar 30% menjadi Rp 10.000 per liter.

Menurutnya, meskipun melakukan kenaikan sebesar itu, pemerintah tetap harus memberikan subsidi kepada masyarakat. Pasalnya, harga keekonomian Pertalite bisa mencapai Rp 17.000 per liter saat ini.

Sumber : Rencana Kenaikan Harga BBM, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani: Tunda Dulu! – Halaman 2 (detik.com)

Bagikan berita ini :