Anggota DPRD Lampung Kritik Kebijakan Harga Singkong, Pj Gubernur Samsudin

Lampung, Gerindra Lampung – Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin yang menetapkan harga singkong sebesar Rp900 per kilogram mendapat kritik keras dari anggota DPRD Lampung Fraksi Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi. Wahrul menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan kepada petani dan menjadi langkah mundur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. “Pak Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, salah presepsi. Itu kan kesepakatan tahun 2021 di era Pak Arinal. Saat itu biaya produksi, seperti modal bibit dan pupuk, masih murah. Sekarang sudah 2024, sudah empat tahun berlalu. Kok malah kembali ke kesepakatan lama? Ini bukan kebijakan yang maju, tapi justru langkah mundur,” tegas Wahrul, pada Senin (16/12).

Wahrul juga menyebut, penetapan harga ini tidak adil bagi petani yang kini menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Ia mendesak pemerintah untuk segera memanggil kembali pengusaha singkong dan menyusun kebijakan baru yang lebih relevan dengan situasi saat ini. “Harga Rp900 itu enggak masuk akal, petani kita rugi. Idealnya harga singkong berada di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram agar petani bisa untung. Kebijakan ini harus segera diperbarui. Jangan hanya mengikuti kontrak lama tanpa memperhatikan kondisi terkini,” ujar Wahrul.

Selain itu, ia meminta pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pengumpul singkong yang dinilai tidak adil dalam menjalankan bisnisnya. Wahrul bahkan menyarankan agar polisi turun tangan jika ada pelanggaran yang merugikan petani. “Perusahaan yang bermain-main dengan harga tutup saja. Presiden sudah jelas memberi arahan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat, termasuk petani. Jadi, kebijakan ini harus dikoreksi agar tidak menyakiti rasa keadilan mereka,” tambahnya. Wahrul juga mengingatkan pentingnya meninjau ulang kebijakan terkait impor sagu yang dinilai dapat berdampak negatif pada harga singkong lokal. Ia menegaskan, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis dan berpihak kepada petani. “Kami minta Pj. Gubernur segera mengundang para pengusaha singkong untuk menetapkan harga yang lebih adil. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan keberlanjutan ekonomi petani Lampung,” pungkasnya.

Sumber : https://kumparan.com/lampunggeh/anggota-dprd-lampung-kritik-kebijakan-harga-singkong-pj-gubernur-samsudin-247HENIEzTv/full