Gerindra Lampung Official – Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng setelah Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut pemerintah. Ia menduga terdapat mafia minyak, terlebih Indonesia menjadi produsen bahan dasar minyak goreng terbesar di dunia.

“Indonesia adalah produsen bahan dasar minyak goreng (CPO) terbesar di dunia. Tapi mengapa minyak goreng di negara kita justru sangat mahal dan sempat langka?” tanya Muzani dalam keterangannya, Jumat (18/3).“Artinya bahwa ada pihak-pihak yang bermain terkait persoalan minyak goreng ini, termasuk soal penetapan harga eceran minyak goreng di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pun mengakui itu,” lanjutnya.Ia membantah pernyataan Lutfi yang menilai kenaikan harga disebabkan isu Rusia-Ukraina. Menurut Muzani, masalah minyak goreng timbul karena ketidakcermatan pemerintah dalam memahami mekanisme pasar.

Karenanya, Wakil Ketua MPR itu mengusulkan agar Kemendag menyetop ekspor minyak goreng dan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri sehingga harga minyak di pasaran bisa terjangkau masyarakat.”Oleh sebab itu, untuk menekan harga minyak goreng di pasaran adalah dengan melarang sementara ekspor CPO ke luar negeri. Negara harus berani bersikap dan menentukan mekanisme pasar terkait minyak goreng agar para pengusaha-pengusaha ini tidak lagi bermain mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” ujar dia.

“Jika Kemendag melakukan hal yang sama yakni mengeluarkan aturan pelarangan ekspor minyak goreng, pasti persoalan minyak goreng ini sudah teratasi jauh-jauh hari lalu. Dan masyarakat tidak akan berlarut kesulitan antre untuk mendapatkan minyak goreng,” tandasnya.Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyebut raibnya minyak goreng di pasaran ini terjadi karena ulah para spekulan dan mafia yang sengaja menyelundupkan minyak goreng.”Ini spekulasi kami, ada orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak ini. Artinya masuk misalnya ke tempat industri. Jadi di sini saya bilang adalah mafia yang mesti kita berantas bersama-sama,” jelas Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3).

Bagikan berita ini :